Saturday, 31 January 2015 www.dilmil.palembang.go.id 

 
 

Beranda
Sejarah
Visi dan Misi
Kata Sambutan
Yurisdiksi
TUPOKSI
Struktur Organisasi
Profil Hakim
Pejabat Struktural
Profil Pegawai
Bagan-bagan
Dapur Redaksi
Galeri Fhoto
Prosedur Berperkara
RENCANA SIDANG
Perkara Masuk
Prkr.Sedang Berjalan
Daftar Perkara Putus
Sisa Perkara
Direktori Putusan
Yurisprudensi
BIAYA
STATISTIK PERKARA
SAKIP
SOP DILMIL
Eksekusi Pidana
P Putusan Inabsensia
SOP PERKARA
A P B N
P N B P
Biaya Perkara
RENSTRA 2014-2019
BAGAIMANA MENURUT ANDA PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT DARI PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG ?
 
 
 
  Beranda

Terima Kasih Atas Kunjunganya Ke Situs Pengadilan Militer I-04 Palembang


*** INFORMASI DILMIL I-04 PALEMBANG ***

Pengumuman : Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
Pengumuman : Keterbukaan Informasi Di Pengadilan
Pengumuman : Larangan Memberikan Parsel Kepada Pejabat MA dan Kepala Pengadilan
Pengumuman : Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
Pengumuman : Penipuan Yang Mengatasnamakan Sekretaris MA
Pengumuman : Larangan Pengumuman BBM Bersubsidi Bagi Kendaraan Dinas dan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik


Ditulis Oleh DilmilI04   
Wednesday, 21 January 2015

JAM KOMANDAN PADA TANGGAL 21 JANUARI 2015

YANG DIPIMPIN LANGSUNG OLEH KOLONEL SUS REKI IRENE LUMME, SH, MH

BERTEMPAT DI RUANG SIDANG PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG.

 
 
 

Pemutakhiran Terakhir ( Wednesday, 21 January 2015 )
 
Ditulis Oleh DilmilI04   
Monday, 19 January 2015
Komitmen Mahkamah Agung pada Penegakan Hukum Lingkungan

Megamendung,humas : Maraknya kasus yang berkaitan dengan isu lingkungan di Indonesia menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi tema pelatihan bersama hakim se-wilayah Asia kali ini, seperti yang disampaikan oleh swandy halim selaku Sekjen Asean Law Association, " banyak kasus yang bisa di diskusikan dan menjadi materi untuk berbagi pengalaman, contohnya saja seperti illegal fishing, illegal logging dan juga asap dari pembakaran hutan".

Pelatihan bersama di bidang hukum lingkungan ini merupakan bentuk komitmen dan tindakan nyata yang dilakukan oleh Indonesia untuk meng-upgrade wawasan hakim - hakim dari segi lingkungan, selain itu untuk menghadapi masyarakat ekonomi asean, diperlukan juga perspektif dan pemahaman yang sama terhadap isu - isu yang berkembang dibidang lingkungan dan bagaimana mengadili kasus - kasus yang berkaitan dengan lingkungan.

Selengkapnya...
 
Ditulis Oleh DilmilI04   
Monday, 19 January 2015
Pelatihan Hakim se-wilayah Asia "the roles of judiciary in adressing trans-boundary environmental issues in ASEAN countries"

Megamendung, Humas : "Kerjasama yang selama ini telah dibina dengan baik antara Mahkamah Agung dengan ALA ( Asean Law Association) berlanjut dengan membentuk kolaborasi untuk menyelenggarakan pelatihan Hakim se- wilayah Asia "the roles of judiciary in adressing trans-boundary environmental issues in ASEAN countries".

Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari resmi dibuka oleh ketua Mahkamah Agung RI yang sekaligus juga menjadi Presiden dari Asean Law Association pada hari kamis 14 januari 2015 di litbang diklat kumdil, Bogor yang dihadiri oleh Pimpinan, Hakim Agung, Eselon I, Eselon II, dan para delegasi negara anggota ALA.

Pelatihan bersama Hakim dan staf pengadilan di negara Asean dalam hukum lingkungan ini bertujuan untuk mendiskusikan dan berbagi pengalaman mengenai permasalahan lingkungan lintas negara.

Pelatihan ini sekaligus menjadi kenang-kenangan terakhir dari ketua MA pada masa jabatannya sebagai presiden ALA periode 2012- 2015.

 
Ditulis Oleh DilmilI04   
Thursday, 08 January 2015
BUAH KERJA KERAS MA TAHUN 2014

Jakarta- Humas, Tahun 2014 merupakan hasil kerja keras MA, Sejumlah inovasi dan kebijakan yang dilahirkan oleh MA berkaitan dengan proses penyelesaian perkara, kesekertariatan, pengawasan, yang memberikan akses terhadap keadilan dan pelayanan publik yang prima menuju perwujudan badan peradilan yang agung.

Kebijakan MA berupa SK KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI dan di tahun 2013 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA No 14 Tahun 2010 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Kedua aturan tersebut membawa sistem penyelesaian perkara yang lebih baik di tahun 2014. Sepanjang tahun 2014 menerima perkara yang menjadi kewenangannya sebanyak 12.511 perkara.

"Jumlah perkara masuk tahun 2014 ini meningkat 1, 41 % dibandingkan dengan tahun 2013 yang berjumlah 12.337; Sisa perkara tahun 2013 berjumlah 6.415 perkara sehingga beban perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung pada tahun 2014 sebanyak 18.926" Hal ini diungkapkan oleh Ketua MA dalam Konferensi Pers Refleksi MA tahun 2014 pada Rabu, 7 Januari 2015 di Ruang Media Center Harifin A Tumpa. Dari jumlah beban perkara tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 14.415 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diputus pada akhir tahun 2014 berjumlah 4.515 perkara.

Pemutakhiran Terakhir ( Thursday, 08 January 2015 )
Selengkapnya...
 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Hasil 1 - 5 dari 161


 
 

 

KOLONEL SUS REKI IRENE
LUMME, SH, MH


 





mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini99
mod_vvisit_counterKemarin122
mod_vvisit_counterMinggu Ini863
mod_vvisit_counterBulan Ini5188
mod_vvisit_counterAll174265
 
 
 
 
SAPTA MARGA
 
SUMPAH PRAJURIT


1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersediakan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia,mendukung serta membela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Ksatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.




1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.


PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
Jln. H.A Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring. Palembang.
e-mail : palembang@dilmil.org