Wednesday, 16 April 2014 www.dilmil.palembang.go.id 
 

Beranda
Sejarah
Visi dan Misi
Kata Sambutan
Yurisdiksi
TUPOKSI
Struktur Organisasi
Profil Hakim
Pejabat Struktural
Profil Pegawai
Bagan-bagan
Dapur Redaksi
Galeri Fhoto
Prosedur Berperkara
RENCANA SIDANG
Perkara Masuk
Prkr.Sedang Berjalan
Daftar Perkara Putus
Sisa Perkara
Direktori Putusan
Yurisprudensi
Pengumuman Putusan
Eksekusi
PENGUMUMAN
BIAYA
S O P
STATISTIK PERKARA
SAKIP
A P B N
P N B P
Biaya Perkara
RENSTRA 2014-2015
BAGAIMANA MENURUT ANDA PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT DARI PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG ?
 


 
 
 
 
  Beranda


*** INFORMASI DILMIL I-04 PALEMBANG ***

Pengumuman : Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
Pengumuman : Keterbukaan Informasi Di Pengadilan
Pengumuman : Larangan Memberikan Parsel Kepada Pejabat MA dan Kepala Pengadilan
Pengumuman : Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
Pengumuman : Penipuan Yang Mengatasnamakan Sekretaris MA
Pengumuman : Larangan Pengumuman BBM Bersubsidi Bagi Kendaraan Dinas dan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik


Ditulis Oleh DilmilI04   
Tuesday, 15 April 2014
ALAM TIDAK PERNAH MENGENAL HAKIMNYA

JAKARTA-HUMAS, "Alam tidak pernah mengenal hakimnya namun hakim harus mengenal alam tempatnya bertugas". Hal ini diungkapkan Justice Antonio Herman Benjamin, Hakim Agung pada High Court of Brazil dalam diskusi bertajuk World Justicial Institute for the Environment yang diselenggarakan oleh MA pada Senin, 14 April 2014, di ruang Wiryono gedung utama MA. Isu mengenai Lingkungan Hidup bukan hanya menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia dan Brazil, tapi seluruh negara di dunia. Pembalakan liar, pembakaran hutan, penembakan liar satwa menjadi ancaman kejahatan lingkungan dewasa ini. Di mata Justice Antonio, yang menjadi pembahasan utama adalah hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan lingkungan. "Kalau dalam kasus pembunuhan misalnya, pembunuh seseorang dapat langsung dijatuhi hukuman karena faktanya memang jelas dia membunuh manusia. Sementara, jarang terdengar penembak satwa langka dijatuhi hukuman pidana berupa penjara. Belum lagi secara perdata, menentukan berapa besaran ganti rugi atas para pelaku pembakaran hutan. Para pelaku kejahatan lingkungan tersebut sebenarnya tidak hanya membunuh yang hidup saja, namun aset-aset di dalamnya. Satwa liar yang ikut musnah ekosistem yang rusak, kejahatan yang dilakukannya adalah kejahatan terhadap pondasi hidup" paparnya.

Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara hutan terluas di dunia memiliki andil dalam upaya penegakan hukum lingkungan. MA RI sendiri telah menerbitkan Surat Keputusan tentang sertifikasi Hakim Lingkungan yang sampai saat ini telah tercatat sebanyak 117 hakim. Terdiri dari hakim tingkat pertama, dan hakim tingkat banding dari Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketua MA RI dalam ucapan selamat datangnya, menyampaikan rasa terima kasih atas rekomendasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan kepada MA untuk menghadirkan Justice Antonio Benjamin dalam diskusi ini. " Meskipun sistem hukum yang berbeda, namun pada hakekatnya pasti ada persamaan dalam penegakan dan perlindungan penanganan sengketa lingkungan hidup. Sehingga diskusi ini akan membuka wawasan dan bermanfaat bagi penegakan hukum lingkungan" tegasnya.

Diskusi yang dimoderatori oleh Ketua Kamar Pidana MA ini dihadiri oleh para Hakim Agung, Duta Besar Brazil untuk Indonesia, para hakim bersertifikasi lingkungan, dan perwakilan dari UKP4. Diskusi diakhiri dengan pemberian cindera mata dari Ketua MA RI kepada Jsutice Antonio Herman Benjamin.

 
Ditulis Oleh DilmilI04   
Monday, 14 April 2014
MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG DAPAT DICAPAI DALAM WAKTU 10 SAMPAI 15 TAHUN

Banjarmasin – Humas. Beberapa syarat dalam mewujudkan badan Peradilan yang agung tanpa menunggu sampai tahun 2035, yaitu seluruh jajaran Pengadilan harus memahami cetak biru dan menuangkan dalam rencana program

Untuk mewujudkan badan Peradilan yang agung tidak perlu menunggu tahun 2035, meski menurut cetak biru Mahkamah Agung pencapain visi tersebut akan dicapai dalam rentan waktu 2010 – 2035, menyakini visi tersebut dapat dicapai dalam waktu 10 sampai 15 tahun, ujar Ketua Mahkama Agung RI Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH dalam pembinaan teknis dan administrasi yudisial terhadap para ketua, wakil ketua, hakim dan panitera sekretaris tingkat pertama dan banding dari 4 (empat) lingkungan se-wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Sabtu 12 April 2014, bertempat di hotel novotel Banjarmasin. Rapat ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar, para Hakim Agung, Eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung.

Selengkapnya...
 
Ditulis Oleh DilmilI04   
Friday, 04 April 2014
PENGADILAN UNTUK SEMUA

JAKARTA-HUMAS, Small Claim Court, atau secara sederhana dapat juga diartikan sebagai `Pengadilan Rakyat`. Dapat juga diterjemahkan sebagai pengadilan consiliasi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang cepat.

Tanggung jawab utama dari small claim court adalah untuk melaksanakan keadilan. Setiap pengadilan berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil dengan menjunjung tinggi aturan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan. Dilatarbelakangi akan kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung dan Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD mengadakan Forum Grup Discussion (FGD)pada Kamis, 3 April 2014. Bertempat di Nvotel, Jakarta, FGD ini mengangkat tema kerangka hukum bagi para introduksi dan penerapan prosedur gugatan kecil (Small Claim Procedure) pada sistem peradilan perdata di Indonesia.

Selengkapnya...
 
Ditulis Oleh DilmilI04   
Thursday, 03 April 2014
Informasi Seleksi Calon Hakim Agung

- Dasar Hukum 

 

      Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945 
    -   UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
      UU No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
      Peraturan Komisi Yudisial No. 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung
      Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Komisi Yudisial RI No. 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung
      Surat Ketua MA No. 08/KMA/Hk.01/I/2013 tanggal 17 Januari 2013
  

- Tata Cara dan Persyaratan Seleksi Calon Hakim Agung

- Rekapitulasi Seleksi Calon Hakim Agung.

(Sumber website komisi yudisial).
 

Pemutakhiran Terakhir ( Thursday, 03 April 2014 )
 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Hasil 1 - 5 dari 110


 
 

 

LETKOL SUS REKI IRENE
LUMME, SH, MH

 





mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini346
mod_vvisit_counterKemarin159
mod_vvisit_counterMinggu Ini697
mod_vvisit_counterBulan Ini3794
mod_vvisit_counterAll126645
1382085895_cendramata 4.jpg
 
Advertisement
c
(Hadis Riwayat At Tirmizi dan Abu Dzar)



Senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah, beramar ma’ruf dan nahi mungkar yang kalian lakukan untuk saudaranya adalah sedekah, dan kalian menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat adalah sedekah.


Schopenhauer



Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai.


PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
Jln. Kolonel H. Barlian No. 45 Km. 5,5 Palembang Telp./ Fax. (0711) 417095.
e-mail : dilmil-plg@dilmil.palembang.go.id
Web Admin: Angga Wijaya & Desly Farghani, SH