Friday, 30 January 2015 www.dilmil.palembang.go.id 

 
 

Beranda
Sejarah
Visi dan Misi
Kata Sambutan
Yurisdiksi
TUPOKSI
Struktur Organisasi
Profil Hakim
Pejabat Struktural
Profil Pegawai
Bagan-bagan
Dapur Redaksi
Galeri Fhoto
Prosedur Berperkara
RENCANA SIDANG
Perkara Masuk
Prkr.Sedang Berjalan
Daftar Perkara Putus
Sisa Perkara
Direktori Putusan
Yurisprudensi
BIAYA
STATISTIK PERKARA
SAKIP
SOP DILMIL
Eksekusi Pidana
P Putusan Inabsensia
SOP PERKARA
A P B N
P N B P
Biaya Perkara
RENSTRA 2014-2019
BAGAIMANA MENURUT ANDA PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT DARI PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG ?
 
 
 
  Beranda

Terima Kasih Atas Kunjunganya Ke Situs Pengadilan Militer I-04 Palembang


*** INFORMASI DILMIL I-04 PALEMBANG ***

Pengumuman : Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
Pengumuman : Keterbukaan Informasi Di Pengadilan
Pengumuman : Larangan Memberikan Parsel Kepada Pejabat MA dan Kepala Pengadilan
Pengumuman : Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
Pengumuman : Penipuan Yang Mengatasnamakan Sekretaris MA
Pengumuman : Larangan Pengumuman BBM Bersubsidi Bagi Kendaraan Dinas dan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik


Ditulis Oleh DilmilI04   
Monday, 22 December 2014
 
SURAT EDARAN
Nomor : SE/02/XII/2014
 
Tentang 
 
Perpindahan Kantor Pengadilan Militer I-04 Palembang
 
1. Bersama ini kami memberitahukan bahwa mendahului peresmian gedung Pengadilan Militer I-04 Palembang yang baru terhitung mulai tanggal 29 Desember 2014, kantor Pengadilan Militer I-04 Palembang yang semula beralamat di :
 
 Jalan. Kol. H. Barlian N. 45 KM 5,5 Palembang Kode Pos 30763 Nomor Telepon 0711-417095.
 
 Telah pindah alamat yang baru :
 
 Jalan. H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang.
 Telpon/Fax.0711-5620579
 Email : Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
 Website : www.dilmil.palembang.go.id
 
2. Demikian surat edaran ini kami sampaikan, selanjutnya komunikasi dan surat menyurat mohon dialamatkan sebagaimana  di atas, kerja samanya selama ini kami sampaikan terima kasih.
 
 
Pemutakhiran Terakhir ( Wednesday, 07 January 2015 )
 
Ditulis Oleh DilmilI04   
Monday, 22 December 2014
Mahkamah Agung Memperingati Hari Ibu Yang Ke-86

JAKARTA-HUMAS. (22/12/14) Semboyan pada lambang hari ibu “Merdeka melaksanakan dharma”, mengandung arti bahwa tercapainya persamaan kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki merupakan kemitrasejajaran yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi keutuhan dan kedamaian bagi bangsa Indonesia. Itulah isi dari sebagian Sejarah singkat Hari Ibu yang dibacakan oleh Sinta petugas pembaca naskah.

Senin, 22 Desember 2014. Mahkamah Agung memperingati Upacara hari Ibu di halaman depan Gedung Mahkamah Agung RI. Upacara yang dihadiri oleh semua pegawai Mahkamah Agung ini dipimpin oleh Hakim Agung Sri Murwahyuni, SH., MH sebagai Pembina upacara. Hadir juga dalam upacara ini, para Pimpinan, Hakim Agung, Pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III dan IV, serta Hakim Tinggi, Hakim Yustisial.

Pada tahun 1929 perikatan perkoempoelan Perempuan Indonesia (PPPI) berganti nama menjadi Perikatan Perkoempoelan Isteri Indonesia (PPII). Pada tahun 1935 diadakan kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta. Kongres tersebut di samping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga menetapkan fungsi utama Perempuan Indoneisa sebagai IBU BANGSA, yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya.

Pada tahun 1938 Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai hari Ibu. Selanjutnya dikukuhkan oleh Pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 316 tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang bukan hari libur tertanggal 16 Desember 1959 yang menetapkan bahwa hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan Hari Nasional dan bukan hari Libur. Tahun 1946 badan ini menjadi Kongres wanita Indonesia disingkat KOWANI, yang sampai saat ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan tuntunan zaman.

Peringatan Hari ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia terutama generasi muda, akan makna hari Ibu sebagai hari kebangkitan, serta persatuan dan kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan dan perjuangan bangsa.

 
Ditulis Oleh DilmilI04   
Monday, 15 December 2014

PENYERAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN 2015

OLEH GUBERNUR SUMATERA SELATAN

TANGGAL 15 DESEMBER 2014 DI GRAHA BINA PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN

 





 
Pemutakhiran Terakhir ( Monday, 15 December 2014 )
 
Ditulis Oleh DilmilI04   
Monday, 15 December 2014
Sekretaris MA : "Setelah Tingkat Nasional, saatnya MA Go Internasional"

Ambon-Humas: Sekretaris MA senantiasa mendorong semua aparatur peradilan untuk mengubah perilaku kerja demi meningkatkan kinerja di masing-masing satuan kerja. "Saya tidak segan memberikan reward kepada ketua pengadilan yang melakukan inovasi demi meningkatnya citra Mahkamah Agung. Masing-masing harus berlomba untuk meningkatkan sisi positif lembaga kita." Kata Nurhadi, Sekretaris MA dalam acara pembinaan Teknis dan Administrasi Justisial di Ambon(11/12) di hadapan para Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera/Sekretaris, dan pejabat struktural lainnya pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat Lingkungan Peradilan se-wilayah Maluku.

MA boleh berbangga hati dengan capain yang sudah diraihnya selama ini. Diantaranya, dua kali berturut-turut meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Tata Kelola Keuangan tertinggi. Prestasi yang sudah diraih oleh MA ini menurut Sekretaris MA menjadi pemantik untuk meraih prestasi-prestasi selanjutnya. "Kalau perlu jangan hanya level nasional, tapi go Internasional!" Tegasnya. Lebih lanjut disampaikan bahwa prestasi Internasional bukan tak mungkin dapat diraih oleh MA. Salah satunya pada Pengadilan Agama Stabat yang meraih ISO dalam layanan publik. "Sistem manajemen mutu dengan standar ISO merupakan salah satu yang harus dirintis oleh MA supaya go internasional".

Dalam kesempatan ini pula, sekretaris MA juga mengkampanyekan daerah wajib bebas korupsi (WBK). Adapun hal-hal yang menjadi indikator penerapan daerah wajib korupsi adalah : indeks integritas yang dikeluarkan oleh KPK, indeks kepuasan masyarakat, dan akuntabilitas kinerja.

Kinerja yang prima tentunya akan meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan yang sudah meningkat harus disesuaikan dengan kinerja yang lebih baik. "Sebagaimana saya tidak segan memberikan reward bagi yang berprestasi, saya juga tidak akan segan memberikan punishment bagi siapa saja yang tidak bekerja atau malas-malasan apalagi sampai memperburuk citra MA." Tegas Nurhadi.

Pada hari yang sama, malamnya (pukul 20.00 WIT) dilanjutkan dengan pembinaan oleh Ketua MA dan para Ketua Kamar. Dalam sesi yang berlangsung selama lima jam ini lebih menitikberatkan pada pembinaan secara teknis.

Pemutakhiran Terakhir ( Monday, 15 December 2014 )
 
Lagi...
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Hasil 6 - 10 dari 161


 
 

 

KOLONEL SUS REKI IRENE
LUMME, SH, MH


 





mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini120
mod_vvisit_counterKemarin137
mod_vvisit_counterMinggu Ini762
mod_vvisit_counterBulan Ini5087
mod_vvisit_counterAll174164
 
 
 
 
SAPTA MARGA
 
SUMPAH PRAJURIT


1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersediakan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia,mendukung serta membela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Ksatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.




1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.


PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
Jln. H.A Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring. Palembang.
e-mail : palembang@dilmil.org